nusakini.com-Semarang- Pancasila menjadi satu-satunya dasar negara yang bisa merekatkan 17 ribu pulau menjadi Indonesia. Sebagai dasar negara, ada warga negara Indonesia dan yang masih saja mempertanyakannya. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan, menjadi aneh jika ada warga dan kelompok yang mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara dan dipertentangkan dengan Islam. Padahal, Pancasila sangat bersesuaian dengan Islam. 

“Akhir-akhir ini Pancasila dipertentangkan dengan Islam. Saya tegaskan, Pancasila dengan Islam akan menguatkan negara, yaitu menguatkan tatanan manusia adil dan makmur,” kata Puan saat menjadi keynote speaker Seminar Nasional Manusia dan Politik Kebudayaan di Kampus Undip, Jumat (26/7). 

Puan mengungkapkan, Indonesia memiliki 714 suku dan 1.100 bahasa yang tersebar di 17 ribu pulau. Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan tidak ada negara di dunia ini yang semajemuk Indonesia. 

• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit
• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center
• Genjot Penurunan Stunting, Ganjar Berburu Baduta dan Ibu Hamil Risiko Tinggi di Brebes

“Saat saya di pertemuan PBB, semua negara menyampaikan kepada saya, bahwa kita bangsa beruntung karena punya Pancasila yang bisa merekatkan 17 ribu pulau. Tidak ada negara di dunia ini yang bisa seperti itu,” jelasnya. 

Menurut Puan, universitas-universitas di Indonesia punya peran penting dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Indonesia bisa dicapai jika diperkuat dengan budaya inklusi, toleransi, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

“Budaya nasional tidak bisa menghilangkan budaya daerah karena semua benang merahnya sama, yaitu budaya ketuhanan, budaya bersatu, budaya kemanusiaan, budaya keadilan yang disaring lagi menjadi budaya gotong royong,” tandasnya. 

Ditambahkan, teknologi dan industri berkembang pesat. Hanya visi pembangunan yang bisa menjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Politik pembangunan pun membuka ruang dan akses kepada masyarakat serta memiliki tanggung jawab yang sama. 

“Kita semua tahu, tidak bisa mengisolir kebudayaan asing yang masuk, tetapi kita harus pintar menyaring budaya yang berkemanusiaan dan berkeadilan,” tandasnya. 

Dalam konteks ini, kata Puan, Undip, memiliki peran penting untuk terlibat dalam gerakan revolusi mental, memperkuat link and match, berpacu dengan zaman. Karena, perguruan tinggi mejadi kunci manusia untuk berkompetisi. 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang turut hadir mengatakan, pada era sekarang ini, kesempatan masyarakat bisa menujukkan eksistensinya. Kalau bicara kebudayaan, hal itu menjadi tugas bersama untuk memeliharanya. (p/ab)